Calon Ketua GMKI Cabang Cabang.

https://pollingkita.com/polling51068-polling-bakal-calon-ketua-cabang-gmki-jayapura-masa-bakti-20202022

Diam Membisuh Rakyat Korban.

"Mana Suara DPR RI dan Suara DPRP Untuk Persoalan yang saat ini terjadi di Kabupaten Yahukimo.

*Jangan diam membisuh dan mendorong agenda yang bukan urgensi rakyat, Jangan membisuh membiarkan rakyat hidup dalam tekanan batin. Jangan diam membisuh membiarkan rakyat melawan aparat dengan kata dan bahasa di media sosial. Jangan diam membisuh dan mencari popularitas, jangan diam membisuh dalam ketiak kolonial. Jangan diam membisuh karena takut popularitas menurun, jangan diam membisuh karena takut kehilangan kekayaan, jangan diam membisuh karena kedudukan hancur..

Fungsi DPR Ialah Mengawasi Rakyat, Jika Aparat kehilangan fungsi kenyamanan.

Dalam kasus yahukimo ini se akan akan ada proses pembiaran dari semua pihak, mulai dari pihak eksekutif dan legislatif, jika tulisan saya ini bukan yang sesungguhnya, hanya orang* tidak waraslah yang menyebar hoax. 

Mahasiswa kini disebut agen perubahan dan agen control sekalipun diam membisuh. Sesungguhnya dalam konflik pembunuhan dan penyisiran Yang terjadi di yahukimo ini siapa yang menguntungkan dan siapa yang merugikan.

" Sangat sadis jika semua pihak membisuh membiarkan proses ini jalan dalam komando aparat. 

Yang harus ingat untuk semua element masyarakat ialah karakter aparat sering menjadi kesempatan dalam kesempitan, Kemudian semua unsur juga akan mencari kelemahan dan kekurangan dalam situasi dan kondisi ini, bahkan jika ada yang masih terbawa arus juga dengan lingkungan merasa ini bagian dari strategi untuk melakukan MOU dengan pihak aparat.

Gelombang kepanikan rakyat terus mengalir, aparat bertindak dengan pendekatan brutal dan tidak manusiawi, dalam opini saya ini. 

Pagi ini, 31 Agustus 2020, Di Dekai Yahukimo, West Papua.Ada Penyisiran dan penangkapan  lanjutan hingga angka penangkapan melonjak hingga 11 orang di tangkap dan di tahan dipolres Yahukimo. Penyisiran lanjutan pagi ini di pusatkan di komplek Telkomsel ahirnya Tenius Yalak ditangkap.

1.Ronal Mirin 

2.Arnold Mirin 

3.Jemias Neipsan

4. Akul Heluka

5. Irom Heluka

6. Tinius Yalak

7. Denis Yalak

8.Bimba Yalak

9.Etenus Mirin

Nama yang baru ini td pagi jam 5 subuh dapat tangkap di area Telkomsel dan perumahan DPR lama.

10. Banus Ossu 

11.Yafet Amohoso

12.bp napy Pahabol

13.denis talak

14. yalak marga yalak tp belum pastikan nama.

15.pimpa yalak

16 nafet nawa

17.yafet Ilintamon

Penyisiran dan penangkapan tak kendali dilakukan gabungan TNI dan Polisi melakukan dari tanggal 26 hingga hari ini masih berdampak ratusan orang rakyat Dekai memilih di hutan harta kekayaan mereka di sita alat kerja dan uang milik rakyat dirampas.

Penyerangan sangat brutal, jika secara jentelmen kejarlah oknom melalukan kriminal tersebut,bukan rakyat yang tidak tau menau.

Mohon: advokasi dari semua pihak.

Sebarkan info ini.

Sebagai tawaran wajib adanya tim investigasi semua unsur.🙏🙏

Proses Terbentuknya Konflik Kepanjangan.

Potensial Konflik daerah. 

"Potensi konflik kepanjangan itu tercipta  melalui karakteristik masyarakat di daerah itu sendiri. 

"Kemudian manajemen konflik itu tercipta karena terbawa arus situasi dan kondisi yang ada di daerah itu pula. 

"Hakekat daripada konflik itu ialah pertama doktrinisasi yang di lakukan dari oknum yang merasa tidak dihargai martabat, status, jabatan dan golongan,tidak memberikan haknya, bahkan tidak mengkategorikan sesama se level/atau se jenis atau merendahkan penghormatan kriteria dan prestasi tertentu. Jabaran daripada itu. 

1. Menghancurkan kesungguhan kekerabatan, secara sosial, budaya, politik, keuangan, fasilitas, memenuhi kebutuhan jangka panjang dan menengah.

2. Dapat menjabarkan pada kelompok dalam satu rumah atau keluarga, kepada kesukuan, kebahasaan, hingga mencakup dan kekompakan bahasa dan suku hingga meluas. 

3. Pengadaan pengaduan pendropan kekuatan militer, sipil militer dan sipil lokal. 

Kesimpulannya bahwa harus bijak dalam komunikasi sesuai potensi dirinya. Harus menjadi diri sendiri. 

Terima Kasih.

MEREFLEKSI KONFLIK DAN PEMBUNUHAN DI KABUPATEN YAHUKIMO SEBAGAI BAHAN EVALUASI.

 

Merefleksi Pembunuhan dan Konflik Kepanjangan di Kabupaten Yahukimo.

A. Merefleksi dan Mengevaluasi.

1. Pembunuhan kepanjangan di kabupaten yahukimo ialah dampak dari terciptanya situasi dan kondisi lingkungan yang terbawa dari berbagai sudut, masyarakat merasa jenuh dan bosan dengan situasi yang kabupaten yang tidak pro rakyat, atau situasi lingkungan yang membentuk dan membangkit amarah dan karakter masyarakat untuk melampiaskan emosialnya pada orang,benda fasilitas pemda,dan secara umum fasilitas umum. 

Melihat dari situasi yang ada di yahukimo, mulai korelasikan dengan peristiwa terjadinya pembunuhan terhadap staf admin KPU kabupaten yahukimo, kemudian menyusul pembunuhan terhadap salah seorang masyarakat sipil, dari kronologis yang sedang menyebar dan wawancara peduli ruang demokrasi kabupaten yahukimo, bahwa konflik ini ketika tidak melakukan musyawarah pembatasan memutuskan solusi yang akuntabel, tentunya bisa menjadi konflik kepanjangan antara warga sipil dengan warga sipil,aparat keamanan dengan warga sipil, kemudian lebih parahnya lagi ketika ada jurus baru yang muncul oleh pihak ketiga secara terstruktur dan sistematis, dalam konflik seperti ini perlu adanya formulasi yang meminimalisir kemungkinan buruk. 

Semua elemen masyarakat mengambil langkah kongkrit yang perlu di dukung oleh pemegang wilayah, Misalnya kepala suku umum,kepala suku wilayah, suku dan bahasa, karena konflik ini bisa kepanjangan antara sesama bahkan aparat dan masyarakat sipil, perlu mengambil langkah alternatif untuk mewujudkan agenda yang ada di depan mata masyarakat seperti pemilihan kepala daerah dll. 

Perlu adanya konsep  pendekatan perdamaian. Semua pihak yang korban maupun pelaku melakukan perdamaian dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak aparat untuk mengurus tuntas, karena di era ini bukan era melakukan kejahatan ataupun melakukan pembunuhan sesama manusia yang tidak bersalah dan tidak berdosa. 

Penghormatan yang  mulia bagi manusia ialah  ketika terjadi kematian sesuai rancangan dan kehendak Allah, bukan kehendak manusia secara tidak manusiawi. Masyarakat wajib dewasa dalam menyikapi sesuatu yang melanggar hukum dan hukum taurat Allah.

Masyarakat sipil wajib dewasa dan menghargai dan menghormati sesama manusia yang memiliki hak memiliki  status hidup, karena tanpa sadar bertimdak sesuatu yang salah justru pihak lain menjadi lahan impas dari tindakan oknum.kelompok itu, akhirnya pihak lain menyunting strategis untuk saling memakan manusia, karakter masyarakat perlu dibina dan diarahkan untuk rasa memiliki kabupaten. 

Yang perlu di refleksi ialah pendropan aparat militer indonesia mulai mengalir di luar papua hingga dari dalam papua ke kabupaten yahukimo, Ingat untuk memarginalisasi masyarakat sipil dari tempat warisannya karena karakter masyarakat sudah deskripsikan di atas, Masyarakat sipil mulai mengungsi karena tindakan aparat yang tidak manusiawi dan penuh diskriminalisasi, Kehadiran aparat di undang secara hormat oleh karakter masyarakat sipil yang tidak dewasa, karakter masyarakat ini perlu diperbaharui, karena dampak dari karakter masyarakat yang relatif, relatif dalam memandang sesuatu dari sudut pandang yang terbentuk dari lingkungan dan situasi.

Pendidikan Politik dalam Pengembangan Budaya Politik Partisipan

Pendidikan Politik dalam Pengembangan Budaya Politik Partisipan

a. Pengertian Pendidikan Politik

Konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik, memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian.Berikut pengertian pendidikan politik menurut para ahli.

1. Dawson, dkk (1977:33) mengemukakan” Political socialization is one type of relationship the individual has with the political system in wich he or she live”. Proses interaksi antara individu dan sistem politik akan membentuk corak kehidupan individu tersebut.

2. Alfian (1986:243) mengatakan :Semua anggota masyarakat, secara langsung ataukah tidak langsung, mengalami apa yang disebut sebagai proses sosialisasi politik. Melalui proses sosialisasi politik ini anggota-anggota masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu. Oleh karena itu, dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik sehari-hari.

3. Mengenai definisi tentang sosialisasi politik atau pendidikan politik, Byron G. Massialas (X:3) mengatakan “ Political socialization is generally the process af acquiring and changing the culture of one`s own political environment”. Definisi dari Massialas sejalan dengan definisi Koentjaraningrat (1985:229), yaitu bahwa “Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial individu yang bersangkutan”. Kemudian Dawson, dkk (1977:33) mendefinisikan, “ At Individual level politcal socialization may be defined very simply as the process through wich an individual acquireshis particular political orientations his knowledge, feelings, and evaluations regarding his political world ”. Almond (1974:44) juga mendefinisikan bahwa “ Political socialization, than, refers to the processes through wich political attitudes and patterns of are acquired”. Di samping definisi tersebut, ia juga menambahkan bahwa “ political socialization is also the way one generation passes on political standards and beliefs to succeding generations, a process called cultural transmission”.

PAPUA MERDEKA BERGEMA DI RUANG KKR DI LAPANGAN MANDALA JAYAPURAOleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman,MA

Realita/Fakta

PAPUA MERDEKA BERGEMA DI RUANG KKR DI LAPANGAN MANDALA JAYAPURA

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman,MA

1. Pendahuluan

Penulis mengajak para pembaca yang mulia dan terhormat, perlu melihat 

kejujuran dan kepolosan pikiran dan hati orang asli Papua. Kejujuran dan kepolosan itu selalu berjalan telanjang. Orang asli Papua selalu menyampaikan sesuatu dengan jujur, terus terang, terhormat dan bermartabat. 

Tepat sekali Prof. Paul Ekman dalam penelitiannya menempatkan orang Papua dengan Ras Melanesia adalah Manusia Terjujur. "Papua adalah The last honest person on earth atau Papua adalah manusia terjujur terakhir yang disisakan di muka bumi ini."

2. Gema Papua Merdeka di Ruang KKR

Kejujuran dan kepolosan itu terbukti pada 24 Agustus 2020 saat diselenggarakan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dengan Tema: Papua Bermazmur. Pembicara Pendeta Gilbert Lumoindong. 

Pendeta Gilbert sebelum penyampaikan Firman Tuhan mengajak umat Tuhan yang hadir dalam KKR di Stadion Sepakbola Mandala Jayapura dengan dua permintaan.

1. Saudara-saudara, kalau saya sampaikan Indonesia, dijawab dengan Merdeka.

2. Saudara-saudara, kalau saya sampaikan Papua, dijawab Luar Biasa.

Pendeta Gilbert memulai: INDONESIA.

Dijawab: NO. Lalu sebut PAPUA: dijawab MERDEKA.

Suara INDONESIA.... NO... dan PAPUA.... MERDEKA.... bergema tiga kali berturut-turut. Ini namanya kebenaran dan kejujuran berjalan telanjang di siang bolong. 

Pendeta Gilbert Lumoindong harus sampaikan ini kepada penguasa Indonesia dan TNI-Polri tentang kebenaran dan kerinduan hati serta pergumulan rakyat dan bangsa West Papua ini. 

Yang perlu disadari oleh para pembaca bahwa suara INDONESIA...NO.... PAPUA

...MERDEKA... yang bergema di ruang KKR di Mandala pada 24 Agustus 2020 itu tidak seperti yang biasanya direkayasa dan diatur oleh pemerintah Indonesia dan TNI-Polri selama ini. Suara umat Tuhan di ruang KKR itu murni dan mulia serta suci. 

3. Gema Papua Merdeka di Kalangan Mahasiswa

Apa yang disampaikan dalam momentum KKR ini adalah kebenaran dan suara nurani rakyat dan bangsa West Papua hidup, bertumbuh dan berakar serta berbuah selama ini. 

Pada 12 Agustus 2020, seorang teman berinisial FF setelah membaca artikel penulis tertanggal 2 Agustus 2020 yang bertopik: TIRANI PENGUASA INDONESIA YANG MENYEBABKAN TRAGEDI KEMANUSIAAN TERHADAP ORANG ASLI MELANESIA DI WEST PAPUA SELAMA 59 TAHUN HARUS DIAKHIRI DENGAN SOLUSI REFERENDUM YANG BERMARTABAT DIAWASI PBB" memberikan komentar:

"Memang betul sekali tulisan Bapak.

Saya sudah survei setiap mahasiswa OAP yang ada di Sulawesi dan Jawa dan pada umumnya mereka 99% ingin Papua merdeka. Kami sebagai warga negara Indonesia tetap netral dan tetap menghargai keinginan hati nurani OAP untuk merdeka. Semoga pemerintah Indonesia di berikan hati yang bijaksana untuk menanggapi keinginan hati nurani OAP sehingga masalah di Papua bisa terselesaikan dan tidak terjadi banyak korban lagi."

4. Gema Papua Merdeka di Auditorium Uncen

Dinamika dan semangat serta kerinduan hati rakyat dan bangsa West Papua yang tidak pernah padam itu tergambar jelas dengan pernyataan-pernyataan ini.

Adapun peristiwa yang hampir sama pada pelaksanaan Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 di Auditorium Uncen Jayapura yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua (JDP) dan dihadirkan para pembicara: Menkopolhukam Djoko Suyanto, Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Uskup Jayapura Dr. Leo Laba Ladjar, OFM, Dr. Toni Wanggai, Pdt. Dr. Benny Giay, dan saya, Dr. Socratez S.Yoman. Peristiwanya:

Pada giliran Pangdam XVII menyampaikan materi, dimulai dengan permintaan kepada para peserta Konferensi:

"Saudara-saudara, kalau saya sebut "Papua" saudara-saudara perserta menyahut dengan kata "Damai" tiga kali. Pembicara sebut Papua dan peserta jawab "Merdeka, Merdeka, Merdeka sampai tiga kali." 

5. Gema Papua Merdeka di Manokwari dan Sorong

Pada 17-19 Oktober 2011, Pdt. Dr. Marthen Luther Wanma dan saya mengadakan pertemuan dengan rakyat Manokwari di gedung ibadah jemaat GKI Effata Manokwari untuk kami berdua memberikan penjelasan hasil pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Dr. Bambang Susilo Yudhoyono di Cikeas pada 16 Desember 2011. Sebelum kami berdua menyampaikan penjelasan, saya mengajukan pertanyaan. 

"Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas Tanah leluhur orang-orang Melanesia ini?" 

Responnya ialah semua rakyat yang hadir dan memenuhi gedung itu berdiri serentak dan angkat tangan dan mengatakan: "Merdeka....Merdeka...Merdeka." Yang tidak ikut berdiri pada waktu itu ada tiga orang PNS, salah satunya, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.

Pada 20 Januari 2012 pertemuan dengan rakyat di Sorong dengan misi yang sama. Pada pertemuan itu yang mewakili Danrem dari Korem 181/Praja Vira Tama(PVT) Sorong hadir dan Kapolres dari Kaporesta Sorong juga hadir. 

Saya mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu, "Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas Tanah leluhur orang-orang Melanesia ini?" 

Responnya ialah semua rakyat yang hadir dan memenuhi gedung itu berdiri serentak dan angkat tangan dan mengatakan: "Merdeka....Merdeka...Merdeka." Yang tidak ikut berdiri pada waktu itu yang mewakili Danrem dan Kapolres. 

Waktu rekayasa dan manipulasi di Tanah Papua sudah berlalu. Kesempatan untuk berpura-pura sudah tidak ada tempat di bumi Papua. Ruang-ruang untuk bersandiwara yang bertopengkan orang Kristen, bertameng nama Yesus Kristus tidak ada tempat di hati Allah dan di hati orang asli Papua. 

Kekerasan dan kekejaman Negara tidak bisa disembunyikan dengan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR). Tuhan, Gereja dan Kristen tidak bisa dimanipulasi dan digunakan sebagai tameng untuk menyembunyikan penderitaan, tetesan air mata dan cucuran darah rakyat Papua yang dibantai oleh penguasa Indonesia atas nama dan demi kepentingan keamanan nasional. Singkat kata, pelanggaran berat HAM yang dilakukan Negara tidak bisa dibungkus dengan KKR.

Hati nurani dan harkat dan martabat orang asli Papua tidak bisa ditaklukkan dengan cara berpura-pura, munafik dan omong kosong serta janji-janji palsu. 

6. Gema Papua Merdeka di Istana Negara Republik Indonesia

Kejujuran dan kepolosan rakyat dan bangsa West Papua juga terlihat dari pernyataan Tim 100. Delegasi Tim 100 mewakili rakyat dan bangsa West Papua pertemuan dengan Prof. Dr. B.J. Habibie di Istana Negara Republik Indonesia pada 26 Februari 1999. 

"....dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada hari ini, Jumat, 26 Februari 1999, kepada Presiden Republik Indonesia, kami bangsa Papua Barat menyatakan bahwa:

Pertama, kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk merdeka dan berdaulat penuh di antara bangsa-bangsa lain di bumi." 

Kedua, segera membentuk pemerintahan peralihan di Papua Barat dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara demokratis, damai dan bertanggungjawab, selambat-lambatnya bulan Maret tahun 1999.

Ketiga, Jika tidak tercapai penyelesaian terhadap pernyataan politik ini pada butir kesatu dan kedua , maka;

(1) segera diadakan perundingan Internasional antara Pemerintah Republik Indonesia, Bangsa Papua Barat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);

(2) Kami bangsa Papua Barat menyatakan, tidak ikut serta dalam pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 1999.

Kejujuran dan kerterbukaan orang asli Papua juga terlihat dalam Musyawarah Besar (MUBES) 23-26 Februari 2000. 

Dari 7 butir keputusan peserta MUBES, pada butir 4 dinyatakan:

"Bahwa kami bangsa Papua Barat setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Republik Indonesia, bangsa Papua Barat mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: Pelanggaran berat HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genocide bangsa Papua Barat,maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka-memisahkan diri dari negara Republik Indonesia kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961."

7. Gema Papua Merdeka pada tahun 1969

Pemerintah Indonesia dan TNI-Polri harus evaluasi menyeluruh tentang semua kebijakan selama 51 tahun sejak 1969 sampai di era Otonomi Khusus 2020. Karena suara 95% orang asli Papua yang berkeinginan Merdeka pada Pepera 1969 itu belum pernah surut. 

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB, Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia):  

“bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua” 

(Sumber:  Summarey of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA, Extracts given to author by Anthony Bamain).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: 

"Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia." 

(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka." 

(Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Piter Sirandan saksi sejarah yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia untuk memenangkan Pepera 1969, pada awal Desember 2009, setelah membaca buku penulis: "Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat (2007), memberikan kesaksian:

"Pak Yoman, setelah saya membaca buku-buku pak Yoman, saya sangat menyesal. Saya dulu telah menjadi Yudas karena saya ditugaskan oleh Negara untuk mengawasi orang-orang Asli Papua. Saya menangis dan mencucurkan air mata karena saya mengkhianati orang-orang Asli Papua. Saya ditugaskan oleh negara untuk memenangkan Pepera 1969 dan mempertahankan Irian Barat."

Saya tiba di Jayapura, 1 Desember 1964. Saya menyaksian ABRI menembak mati Elly Uyok di Bioskop Rex (sekarang: Kantor Pos Jayapura). Saya ikut angkat mayat itu dan darahnya tampias ke baju saya.

Kami orang Indonesia benar-benar menipu orang Papua yang mau berkata benar waktu itu. Kami benar-benar menipu orang Papua. Kami benar-benar menindas orang Papua. Kami benar-benar merugikan masa depan orang Papua. Kami benar-benar tidak menghargai hati nurani orang Papua untuk benar-benar mau merdeka.

Kami mengetahui bahwa pada waktu pelaksanaan Pepera 1969 itu, orang-orang Papua benar-benar mau merdeka. Saya mengetahui bahwa 100% orang Papua mau merdeka. Impian dan harapan mereka, benar-benar kami hancurkan.

Saya yang memegang uang banyak waktu itu dan membayar kepada orang-orang yang mencabut tulisan: "One Man One Vote" yang akan dilewati Ortiz Sanz dan digantikan dengan tanam "Bendera Merah Putih.

Pada waktu itu, saya mendapat hadiah uang sebesar Rp 7.000.000; ( tujuh juta) dari pemerintah Indonesia karena saya dianggap berhasil menipu orang Papua dan memenangkan Pepera 1969. Karena itu, sekarang saya sangat mendukung perjuangan orang Papua untuk merdeka." 

(Sumber: Yoman, Integrasi Belum Selesai, 2010, hal. 91-92; Yoman: Gereja dan Politik di Papua Barat, 2011, hal. 21; Yoman: Saya Bukan Bangsa Budak, 2012, hal.177).

8. Kesimpulan

Kesimpulan tulisan ini ialah pada 1969 keinginan OAP yang berkeinginan merdeka 95% dan selama 51 tahun sejak 1969 sampai dalam era Otonomi Khusus 2020 sekarang OAP yang berkeinginan merdeka telah meningkat 99%. 

Dr. Bernarda Meteray dalam bukunya yang berjudul: "Nasionalisme Ganda Orang Papua" dengan tepat menggambarkan kegagalan peng-indonesia-an orang Asli Papua. 

"Yang penting untuk dicermati adalah penggunaan bahasa Melayu di Papua. Sejak kehadiran Gereja dan Pemerintah Belanda di Papua, bahasa Melayu bukanlah sarana atau bibit yang tepat untuk membangkitkan keindonesiaan. Bahasa Melayu digunakan hanya sebagai media komunikasi dan bukan sebagai sarana membangkitkan keindonesiaan pada diri orang Papua yang tergolong ras Melanesia. Sebaliknya, penggunaan bahasa Melayu justru menyatukan orang Papua dari berbagai kelompok etnis dan memperkuat jati diri mereka sebagai orang Papua. Masyarakat Papua diberbagai tempat dapat memahami kondisi yang berlangsung di Papua melalui bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda atau bahasa lokal, baik dalam percakapan sehari-hari maupun media massa berupa radio, surat kabar, dan majalah." (2012: 270). 

Jalan penyelesaian yang lebih bermatabat dan berprospek keadilan dan kedamaian ialahPemerintah RI-ULMWP duduk setara dan berunding tanpa syarat dimediasi pihak ketiga yang netral seperti contoh Pemerintah RI menjadikan GAM Aceh sebagai mitra dialog damai pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. 

Ita Wakhu Purom, Kamis, 27 Agustus 2020

Penulis

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota Alliansi Baptis Dunia (BWA).

Markus imbiri menulis di status Face booknya.

Markus imbiri menulis di status Face booknya.

Akhir tanun 2018 saya bolak balik Pulau Jawa, saya Tidak Lihat 1 Poster/Baliho CALEG Orang Papua di Jawa !!! Tapi di Papua, Ramai2 Orang Papua Sibuk beri Dukungan ke orang Non Papua. Bahkan sampai Hak Anak Adat pun di berikan !!!

MURAHAN Sekali Ternyata.

MISKIN Sekali Ternyata.

2019 Orang Papua Wajib tau Identitas dan Jati Dirinya.

Jangan mau di Bodohi dengan POLA PIKIR LAMA yang mengatakan PAPUA KAYA....orang di Pulau Jawa banyak yang miskin dan Hidup di bawah kolong jembatan dan pengemis...STOP DENGAN PIKIRAN ITU.

Yang MISKIN itu Papua...lihat Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat no urut terakhir tooo.

Hitung Dana APBD dan Dana OTSUS Papua di bandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat apalagi Jawa Timur....jumlah untuk kita di Papua sedikit (padahal kita Otonomi Khusus) !

Ingat juga bahwa kita masih pake OTSUS tahun 2001, satu produk Hukum yg TIDAK PERNAH BERBUBAH, padahal saat ini sudah 2019, tentu banyak perubahan yang HARUSNYA tercover dalam UU OTSUS ini.

Papua sangat Lucu kan ?

Emas Freeport ya...kam tau sendiri berapa Saham yang Indonesia dapat dan berapa saham yang Papua dapat !

Jumlah Orang Asli Papua, sampai saat ini kita belum tau pasti karena pihak Data dan Perencanaan enggan untuk publikasi karena takut akan menimbulkan Konflik.

Kota/kabupaten di Papua yang pakai nama Tuhan, Kemuliaan Tuhan, Iman dan Hadirat Tuhan namun tetap saja tunduk di bawah pengusaha MIRAS.

Hampir setiap hari orang Papua Mati karena Miras, KDRT, HIV AIDS dan juga Lakalantas akibat miras.

Hari hari di sepanjang jalan ad teriakan ADA ADA ADA untuk menjual Miras.

Toko, Swalayan Hingga Mall di seantero Tanah Papua ini SEDIKIT SAJA orang Papua yang menjadi pelayan, marketing atau manager. Paling Orang Papua hanya sebagai Satpam atau Juru Parkir.

Banyak Bank, Toko, Hingga Pasar dengan Nama PAPUA tapi kredit atau pegawai nya Orang Papua sangat minim.

Melihat Wajah Orang Papua yang KERITING, GIGI PINANG saja Bank sudah Tolak untuk berikan pinjaman kredit atau modal usaha.

Pejabat Papua pun acu tak acu dengan keadaan ini. Anggota DPR pun sama, tak mampu mengalahkan KEPUTUSAN SAKTI yang keluar dari Ikatan Kerukunan Keluarga Non Papua.

Bahkan mereka bisa rekomendasikan sosok mereka untuk jadi Wakil Bupati hingga Bupati  dan Pejabat dengan jabatan strategis.

2019 adalah tahun Politik, silahkan tentukan pilihan kalian Wahai Rakyat Papua.

Silahkan pilih warga Non Papua, namun WAJIB lihat mereka dari latar belakang hidupnya. Pilih orang yg tinggal hidup lama di Papua. 

Selebihnya pilihan Orang Papua dan berikan kontrak Politik yang Kuat, Jelas dan py sangsi agar dapat membawa perubahan bagi Papua.

Karena kelemahan kita di Papua adalah TIDAK BISA USIR orang yang datang Hidup di Papua baik lewat Kapal laut atau Pesawat.

Salam 

Note : ini status tak bermaksud menyinggung SARA, cuman refleksi biasa dari Fakta fakta yang terjadi 🙏