Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda
Menyampaikan bahwa beberapa waktu ke depan akan dilakukan evaluasi dan penyapaian aspirasi terkait bagaimana nasib Otsus Jilid II. Pemerintah pusat diminta tidak lagi menerapkan cara – cara lama untuk menjaring aspirasi.
Jangan lagi mengundang para tokoh maupun pejabat ke Jakarta kemudian mengatasnamakan rakyat Papua dan menyampaikan aspirasi.
Ini diyakini tidak akan pernah mewakili apa yang menjadi keluhan masyarakat akar rumput dan hanya memperjuangkan aspirasi kelompok dan pribadi.
Jadi cara – cara ini jangan lagi dilakukan, biarkan aspirasi itu muncul dari bawah, apakah ia meminta pembangunan, meminta uang atau meminta merdeka sekalipun biarkan saja.
Kami yang akan fasilitasi dan bukan pemerintah pusat.
Kata Yunus Wonda, Apalagi dikatakan bahwa proses penjaringan aspirasi ini nantinya akan dimotori oleh Majelis Rakyat Papua sedangkan DPR Papua hanya mengawal.
Ini sesuai dengan bunyi undang – undang Otsus pasal 77 kata Wonda.
Ia tak bisa pemerintah pusat mengambil keputusan sesuai sudut pandang pemerintah pusat mengingat nantinya dipastikan justru menjadi polemik bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi penolakan.
“Pakai sudut pandang kami di Papua.
Ada masyarakat akar rumput yang harus didengar mengingat dalam UU Otsus pasal 77 itu sangat jelas bahwa dalam mengevaluasi pelaksanaan Otsus yang berhak melakukan adalah rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua,” tambahnya.
Yunus mengulas kembali bahwa tahun 2017 lalu Pemprov Papua mengajukan Otsus plus namun ketika itu kementerian menganggap ini tidak penting akhirnya kami kembali dan kini menarik draf Otsus tersebut.
Nah jangan lagi ini terulang karena hanya akan memperpanjang kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.
“MRP yang akan memulai dengan musyawarah besar.
Mereka yang akan jadi ujung tombak. MRP yang mengakomodir semua aspirasi dan siapa saja boleh berbicara.
Tidak bisa hanya mengundang gubernur, DPR saja tapi biarkan proses ini dimulai dari Papua lewat MRP. Mubes ini sudah pernah dilakukan namun tidak terlalu digubris juga jadi kali ini kami mengingatkan jauh – jauh hari,” pungkasnya.
Oleh:
Dr. YUNUS WONDA
Wakil Ketua I DPR
Prov Papua
#Save_Akar_Rumput.
#Tolak_Otsus_Jilid_II.
"OTONOMI KHUSUS JILID II UNTUK SIAPA.?
____________________________________
"Memperjuangkan otonomi khusus jilid 2 ialah murni merancang kejahatan kemanusiaan yang lebih pada menghabisi jumlah orang papua asli dari yang tersisah saat ini.
Orang asli papua 90% menolak untuk adanya otsus jilat 2 atau jilid 2 segala yang saat ini di dorong oleh kebanyakan kelompok yang merasa tidak mau kehilangan kedudukan dan kekayaan yang dimiliki melalui jendela otsus itu sendiri.
Silahkan anda merancang dan mendorong untuk memperpanjang masa kedudukan otsus di tanah papua, dengan label hadirnya otsus di tanah papua dengan solusi memanusiakan manusia papua dari kaca mata jakarta tetapi justru fakta membuktikan bahwa kaca mata jakarta salah terjemahkan nama otsus yang kian lama di papua selama 15-20 tahun lebih di tanah papua tidak bukti yang signifikan. Hanya lembaga cultrual atau lembaga MRP. walaupun jakarta merasa bahwa papua sudah sejahtera melalui otsus khusus tetapi kesejahteraan yang sebarluaskan itu harus jelas di bidang mana. Pendidikan gratis sekalipun masih membayar uang SPP dengan 2_5jutah. Mau bilang kesehatan justru biaya kesehatan lebih mahal dr pendidikan. Mau bilang pembangunan, pembangunana dalam bentuk fisik atau manual. Contoh kasus (UNCEN)Sebagai tim perumus draf Otsus saja tidak pernah ada renovasi dan penambahan gedung. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran otsus di papua tidak 100% hanya 80%.
Sesampai di provinsi papua, perincian dana otsus itu dibagikan segala #%. Sungguh ngeri.. Sesungguhnya otsus hadir di papua ialah dalang segala bentuk kejahatan kemanusiaan secara sistematis dan terstruktur, ternyata tidak mau mengakui kesalahannya, akan tetapi kesalahan itu dipandang sebagai kebenaran dan masih terus memaksakan kebenaran rakyat untuk mengiakan kehendaknya jakarta.
Mulai bangkitnya segala macam bentuk kelompok dan elit yang memiliki tujuan masif mulai duduk di kafe, hotel, kantor sedang bersuara dan mencari solusi atas kegelisaan atas dasar tidak mau rugi dan kehilangan segalanya yang ada dari hasil otsus itu.
"Ini dugaan saya"Ketika rakyat terus membangun prinsip dan kesadaran adanya sekian tahun lamanya di papua yang tidak berpihak sama sekali. Yang akan terjadi ialah penculikan atau menghadirkan oknum dan kelompok yang ada saat ini menjadi kaki tangan jakarta untuk merunding sepihak, kemudian mengesahkan atas klaim kedaulatan rakyat papua. (Gila). Atas dasar apa klaim rakyat untuk merunding otsus jilid II. Kemudian bisa juga terjadi terulang seperti pepera tahun 69 dengan todongan dan di intimidasi paksa untuk mencoplos otsus jilid II. Ingat mau kelompok dan oknum siapapun anda yang harus masih mengangkat dan menyuarakan Otsus butuh di konstruksi kembali. Orang-orang yang menjuarakan ini perlu pengampunan dan pengakuan dosa, jangan memperjuangkan cintamu bukanlah dia lagi di jalan. (Stop).
Sekian tahun otsus operasi di tanah papua sama sekali tidak menguntungkan rakyat tanah leluhur. Rakyat masih hidup bertahan sistem mata pencaharian lokal. Tidak hanya soal makan dan minum hari ini, tidak pernah ada tim otsua yang mengambil sampel di pedalaman papua, tujuannya satu menobservasi tingkat penyebaran kesejahteraan rakyat dari dana otsus itu. Terjadi dana otsus bukan untuk rakyat biasa, tetapi dana otsus itu untuk rakyat luar biasa.
Dalam opini saya ini ialah mosi penolakan dan ketidakpercayaan sejatinya atas hadirnya otsus di tanah papua yang ibaratnya pisau bermata 2,,Otsus ialah simbol kejahatan yang di tawarkan oleh jakarta untuk papua tetap dalam satu payung sehingga mengiakan waktu itu tahun 2001 dengan menutup bungkus keinginan rakyat papua. Ternyata otsus memutahkan mata dan hati untuk menuntut kebenaran masa lalu melalui perahu yang diberikan jakarta, ternyata tidak sepenub hati, yang ada faktanya ialah gula dan salah resep obat rakyat papua.
"Hentikan mengklaim diri sebagai manusia yang kompeten dan katakan utusan rakyat tanah.
Silahkan anda klaim memperjuangkan memperpanjangkan otsus jilid II tetapi rakyat papua tidak tahu anda ialah pahlawan kesiangan.
"Stop menamakan diri sebagai bahwa, bahwa lawan yang mencari kotak makan, bukan kotak mengisi aspirasi.
"Kesimpulan hak kedaulatan ada di tangan rakyat papua.